Good Sport Governance

Liga Djarum Indonesia 2007Munculnya kasus Nurdin Halid yang harus keluar masuk bui dan masih banyaknya klub Liga Indonesia yang kurang transparan dalam pengelolaan keuangannya, mendorong pemikiran perlunya pengelolaan organisasi olahraga yang baik di Tanah Air.

Di dalam dunia bisnis sudah lama dikenal dengan istilah Good Cooporate Governance (GCG) dan menjadi ciri perusahaan go public. Para pemegang saham yang bertebaran di masyarakat sangat mudah mengontrol kondisi perusahaan tersebut. Tak ada salahnya kalau di lingkungan olahraga, langkah dunia bisnis itu kita terapkan untuk menciptakan Good Sport Governance (GSG).

Prinsip GSG juga tak perlu jauh berbeda dengan GCG. Hanya perlu disesuaikan dengan bidangnya. GSG mempunyai tujuan agar para pengelola organisasi olahraga di Tanah Air bersifat terbuka, jujur, dan diharapkan menghasilkan produk yang berprestasi. Produk itu tak lain adalah organisasi yang baik, pengurus yang mumpuni, dan atlet yang berprestasi tinggi. Jadi, setelah GSG berjalan, tak ada lagi pengurus “sekaliber” Nurdin Halid, pengelolaan keuangan klub atau PB-PP yang amburadul, dan sejenisnya. Atau kalau pun ada, prosentasinya menjadi sangat kecil jika dibandingkan sekarang ini.

Seperti GCG, GSG juga memiliki ciri lima faktor. Setiap klub dan organisasi olahraga diharuskan memiliki prinsip-prinsip pengelolaan tersebut.

Prinsip pertama adalah transparansi. Pengelolaan organisasi bersikap terbuka. Setiap anggota bisa mengetahui gerak organisasi secara terbuka. Kalau organisasi olahraga yang bersifat milik publik, karena sebagian dananya berasal dari anggaran pemerintah (APBN), maka masyarakat umum layak mengetahui penggunaannya. Para pengurus harus mendorong prinsip ini tumbuh dan menjadi ciri organisasi olahraganya. Tiang utama prinsip ini adalah kejujuran dalam membuka persoalan-persoalan yang ada.

Prinsip kedua adalah akuntabiliti. Berkaitan kepada laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi, haruslah berdasar kepada prinsip-prinsip keuangan yang berlaku secara ilmu akutansi. Jadi, laporan keuangan yang sembarangan tidak termasuk dalam prinsip ini. Peran para ahli keuangan ada di sini. Setiap laporan keuangan merupakan hasil audit dari akuntan-akuntan publik.

Selanjutnya adalah prinsip responsibiliti. Pengelolaan organisasi memiliki sikap tanggungjawab yang besar dari para pengurus. Jabatan yang diperoleh diwujudkan oleh rasa tanggungjawab yang tinggi kepada publik. Kalau prinsip ini terwujud, maka permainan patgulipat yang terjadi di PSSI soal penyelenggaraan Piala Asia lalu dan bentuk kebijakan lain di lapangan maupun di dalam organisasi tidak muncul lagi.

Prinsip keempat yaitu independensi. Maksudnya adalah kebebasan bergerak yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Makna kebebasan di sini tidak secara luas tapi mengikuti alur permainan yang berlaku. Misalnya, PB-PB yang nota bene adalah anggota KONI Pusat, tetap memiliki aturan yang harus tunduk kepada induknya. Tapi, dalam pelaksanaan tetap memiliki independensi yang kuat. Tidak ada intervensi pribadi dan tekanan-tekanan yang tidak relevan dalam lingkup persoalan.

Terakhir adalah prinsip fairnes. Prinsip ini bermakna keadilan. Setiap langkah yang dilakukan oleh organisasi menganut azas ini. Tidak ada perbedaan keputusan yang diberlakukan hanya untuk sebagian pihak. Kebijakan berlaku menyeluruh dan merata.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip GSG itu, kita sudah bisa mengambil gambaran secara umum rapor organisasi olahraga sekarang ini. Umumnya memiliki rapor merah. Langka sekali organisasi olahraga di Tanah Air memiliki kelima unsur GSG dengan kategori biru. KONI Pusat misalnya, memang sudah memiliki badan audit, namun terlihat tidak memiliki struktur yang independen. Apalagi kalau dilihat dari penggunaan dana, sudah adilkah untuk kepentingan olahraga dengan masih banyaknya biaya administrasi?

Dua organisasi olahraga yang paling disorot masyarakat, yakni PSSI dan PBSI, juga demikian. Laporan keuangan PSSI berikut klub-klub anggotanya sulit sekali dipertanggungjawabkan karena jauh dari nilai akuntanbiliti. Langkah menuju professional dengan menganut konsep GSG masih terlalu jauh. Penggunaan dana APBD oleh klub-klub Liga Indonesia masih sangat sulit dinilai biru.

Belum lagi unsur transparansi, fairnes, dan akuntabiliti, di lingkungan internal PSSI. Hal ini bukan cuma menyangkut organisasi tapi juga para pengurusnya. Tersandungnya Nurdin Halid dua kali ke penjara mencerminkan hal itu. Sementara itu, para anggota PSSI yang memilih Nurdin dalam Munas juga mencerminkan faktor tersebut. Apalagi Nurdin masih ditunggu oleh kasus perniagaan cengkeh. Semua kasus dapat dibaca di media massa secara transparan. Tapi, kenapa pengda dan klub masih mau dipimpin oleh seorang Nurdin?

Lain hal dengan PBSI. Beberapa kali diributkan oleh transparansi nilai kontrak dengan Yonex. Keributan-keributan itu menandakan persoalan GSG masih menyelimuti pengurus dan pemain.

Minusnya nilai GSG tentu berbuntut pada pengelolaan organisasi dan prestasi yang buruk. Karena namanya organisasi olahraga, barangkali pengelolaan organisasi buruk masih mendapat toleransi. Brasil umpamanya. Seburuk-buruknya PSSI-nya Brasil, toh masih bisa ditutupi oleh prestasi Ronaldinho dkk. di lapangan hijau. Berbeda kalau prestasi di arena sudah jeblok sulit diampuni.

Sekarang ada suara-suara yang membenarkan sikap PSSI yang tak mau menggelar Munaslub untuk mencari pengganti Nurdin Halid. Alasannya, ketika masuk penjara pertama PSSI toh tetap jalan.

Memang tetap jalan, tapi jalan yang bagaimana? Apakah dengan prestasi tim nasional meroket? Apakah dengan klub-klub Liga Indonesia menjadi mandiri? Semua signifikan dengan prestasi ketua umumnya, menukik ke bawah!

Contoh lain terjadi di PASI. Atletik kita berjalan memang di saat Ketua Umum PASI, Bob Hasan, di dalam penjara. Tapi, jalannya tak sesuai harapan. Malah sekarang ini prestasi atletik kita sangat tertinggal dari negara-negara tetangga.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) disambut hangat. Tapi dalam implementasi, kalah dengan kebijakan Gubernur DKI yang dengan tenang merobohkan stadion bersejarah Menteng. Mana keadilanmu UU SKN?

Secara umum kalau mau ditengok rapor olahraga nasional terjadi di SEA Games. Baru sekali ini kontingen Merah Putih berada di peringkat lima klasemen perolehan medali. Itu terjadi pada SEA Games 2005.

Jadi, tak rasional kalau GSG tak dijalankan maka hasil olahraga akan tetap bagus. Konsep GCG sudah teruji lama di perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia dan banyak menelorkan nilai biru. Adopsi konsep itu ke olahraga dan menjadi GSG merupakan pilihan di antara tidak ada pilihan lain dalam memajukan olahraga di Tanah Air.

(diambil dari BolaNews.com, Lilianto Apriadi, lili@bolanews.com)

Iklan

3 thoughts on “Good Sport Governance

  1. I rarely leave a response, however i did a few searching and wound up here Good
    Sport Governance | Blog. And I actually do have a few questions for you if you usually do not mind.
    Could it be only me or does it look like a few of these comments appear as if they are left by brain dead people?
    :-P And, if you are posting on additional online sites, I’d like to keep up with everything new you have to post. Would you make a list of the complete urls of your shared pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  2. After checking out a number of the articles on your site, I honestly appreciate your technique of writing a
    blog. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.

    Please visit my website too and tell me what you think.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s